JAKARTA BANJIR, TANGGUNG JAWAB SIAPA?

“Bencana“ kata itulah yang akhir-akhir ini sering kita dengar diberbagai media, tak terkecuali tamu yang satu ini, ia datang tanpa diundang dan memberi segudang permasalahan bagi Jakarta, sebagai tuan rumah tentu berbagai macam jamuan telah dilakukan mulai dari pembangunan kanal, pengerukan sungai, dan pembuatan peresapan air. Namun, bisa kita lihat dan rasakan sendiri sampa saat ini tak ada hasil yang konkret, banjir itu terus bertamu kerumah-rumah penduduk dan merambah keberbaga wilayah yang sebelumnya tak terkena banjir.

Permasalahan mungkin akan bertambah parah jika sikap pemerintah tidak sigap dan menomor duakan. Dampak yang timbul dari adanya banjir di Jakarta jika dilihat dari sudut pandang makro ekonomi adalah terhambatnya aktifitas ekonomi yang menjadikan produksi barang dan jasa yang dihasilkan menjadi  berkurang, akibat penurunan tesebut berpengaruh pada GDP (Gross Domestik Product) yang pada akhirnya pendapatan nasional akan menjadi rendah. Tidak hanya itu saja, aspek sosial pun perlu dipikirkan  seperti bertambahnya masyarakat miskin disebabkan kehilangan harta benda, masalah kesehatan, dan terhentinya belajar mengajar dikarena berbagai fasilitas rusak akibat banjir tersebut.
Dalam hal ini tentu pemerintah tidak bisa dijadikan kambing hitam belaka, sejauh ini pemerintah telah berupaya mengatasi banjir, dapat dilihat dari anggaran penanggulangan banjir yang setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2008 anggaran banjir sebesar 916,36 Mlliar, tahun 2009 sebesar 1,8 Triliun, dan pada tahun 2010 sebesar 1,34 Triliun. Selian pemerntah, masyarakat sebagai stakeholder juga mempunyai peran penting dalam menanggulangi banjir Jakarta, salah satunya ada kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dengan cara mendaur ulang sampah, tidak membuang sampah rumah tangga pada selokan atau sungai dan menyokong kebijakan pemerintah dalam menanggulangi banjir.Jakarta yang di lewati 13 sungai sangat memungkinkan terjadinya banjir, pada tahun 2002 saja tak ada satupun wilayah yang selamat dari banjir mulai dari Cipinang, Kampung melayu, Jati negara (Jakarta Timur). Tanjung priuk, Pluit, Muara karang, Kelapa gading (Jakarta Utara). Kedoya, Kebon jeruk, Daan mogot (Jakarta Barat). Pondok pinang, Tanah kusir, Radio dalam, Kemang, Mampang, Pasar minggu, Kuningan (Jakarta Selatan) sampai Jln Tamrin dan jalan Sudirman (Jakarta Pusat). Saat ini sungai-sungai yang membelah jakarta kedalamanya mulai naik keatas ditambah sungai yang berlekak-lekuk membuat aliran sungai terhambat, ketika hujan tiba sungai tidak mampu menampung derasnya arus air dan air yang tidak tertampung itu meluap dan menggenangi sejumlah wilayah. Pemerintah mungkin bisa mengupayakan pengerukan sungai tapi untuk meluruskan aliran sungai sulit karena banyak permukiman penduduk dan untuk pembebasan lahan tersebut banyak menuai masalah.

Seperti halnya penyelesaian proyek banjir kanal timur yang diresmikan 22 juni 2002 oleh Gubernur Sutioso dengan panjang 23,6 Km dan dana 4 triliun, sampai sekarang proyek tersebut terbengkalai, lagi-lagi kendalanya pada pembebasan lahan, tapi jika pemerintah banar-benar ingin menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta pemerintah harus terjun secara totalitas tidak setengah-setengah yang kemudian didukung oleh partisipasi masyarakat.
Memakai cara modern atau tradisional dalam menanggulangi banjir tak jadi masalah, asalkan proyek yang djalankan benar-benar berjalan sampai tuntas, dan perlu digarisbawahi  bahwa banjir di Jakarta jika terus dibiarkan nantinya akan dapat memperlebar masalah selanjutnya.